SISTEM INFORMASI DIREKTORAT PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PERGURUAN TINGGI

Perubahan bentuk PTS oleh badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba adalah penggantian bentuk PTS dari suatu bentuk PTS ke bentuk PTS lain, karena:

1. bentuk PTS yang ditetapkan dalam izin pendirian tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi untuk bentuk PTS tersebut, sehingga PTS tersebut harus mengubah bentuknya sesuai dengan komposisi jumlah dan jenis program studi yang dapat diselenggarakannya;
2. keputusan pencabutan status dan peringkat terakreditasi 1 (satu) atau lebih program studi oleh BAN-PT/LAM, yang mengakibatkan komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang masih ada di PTS tersebut tidak memenuhi lagi komposisi jumlah dan jenis program studi terakreditasi yang disyaratkan untuk bentuk PTS sebagaimana dicantumkan dalam izin pendiriannya;
3. penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS bentuk baru;
4. penggabungan dari 1 (satu) atau lebih PTS ke 1 (satu) PTS lain;
5. perubahan kebijakan Pemerintah;
6. keputusan badan penyelenggara PTS yang bersangkutan.

Badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba sebagaimana dimaksud di atas adalah subyek hukum berbentuk yayasan, persyarikatan, perkumpulan, atau bentuk lain yang berprinsip nirlaba, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan perubahan bentuk Perguruan Tinggi Swasta adalah sama dengan pendirian Perguruan Tinggi swasta dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

1. Surat usul perubahan bentuk dari PTS lama ke PTS baru yang akan dibentuk, yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
2. Akta Notaris Pendirian Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, beserta semua perubahan yang telah dilakukan;
3. Dokumen Keputusan dari pihak yang berwenang tentang pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum dari PTS baru yang akan dibentuk;
4. Sertifikat status lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk atas nama Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk, atau perjanjian sewa menyewa lahan;
5. Studi kelayakan perubahan PTS beserta Lampiran yang disusun oleh Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
6. Instrumen akreditasi pendirian perguruan tinggi dari BAN-PT yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara;
7. Instrumen akreditasi pembukaan prodi baru dari BAN-PT pada PTS baru yang akan dibentuk yang sudah diisi oleh Badan Penyelenggara (satu Instrumen Pembukaan Prodi untuk setiap prodi);
8. Laporan Keuangan Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
9. Surat bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
10. Rekomendasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti) di wilayah PTS baru yang akan dibentuk;
11. Akta Notaris tentang:
    • kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih, yang masing-masing mengelola PTS, untuk menggabungkan PTS di bawah pengelolaannya menjadi 1 (satu) PTS bentuk baru, baik yang dikelola oleh salah satu Badan Penyelenggara tersebut atau dikelola oleh Badan Penyelenggara yang baru dibentuk; atau
    • kesepakatan antara 2 (dua) Badan Penyelenggara atau lebih, yang masing-masing mengelola PTS, untuk menggabungkan PTS di bawah pengelolaannya ke 1 (satu) PTS bentuk baru yang dikelola oleh salah satu Badan Penyelenggara tersebut;
12. Semua Surat Keputusan Izin Pendirian PTS lama dan Surat Keputusan Izin Pembukaan Prodi pada PTS lama;
13. Surat pernyataan telah berkoordinasi dengan organisasi profesi dari organisasi profesi terkait (bila disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan).

Format dokumen untuk PTS baru yang akan dibentuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat dilihat dalam Lampiran Buku Pedoman.

1. Badan penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk meminta rekomendasi L2 Dikti di wilayah PTS baru yang akan dibentuk. Dalam hal L2 Dikti belum terbentuk di wilayah di mana PTS baru yang akan dibentuk, maka tugas dan fungsinya masih dijalankan oleh Kopertis wilayah tersebut.

   L2 Dikti atau Kopertis setempat memberi rekomendasi tentang:

   • rekam jejak Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
   • tingkat kejenuhan berbagai prodi yang akan diselenggarakan dalam PTS baru yang akan dibentuk di wilayah L2 Dikti;
   • tingkat keberlanjutan PTS baru yang akan dibentuk, jika diberi izin perubahan bentuk PTS oleh Pemerintah.
2. Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk menyiapkan dan menyusun dokumen sesuai persyaratan.

   Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua Dokumen di atas. Apabila Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk memberikan data dan informasi yang tidak benar, Badan Penyelenggara tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi dokumen secara digital.
4. Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk presentasi usul perubahan bentuk PTS oleh pengusul pada waktu yang diberitahukan secara online oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.

   Presentasi usul perubahan bentuk PTS dilakukan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, didampingi oleh para anggota Pengurus lainnya di hadapan Tim Evaluator, dengan susunan acara sebagai berikut:

   • Pembukaan oleh Tim Evaluator;
   • Presentasi ringkasan Studi Kelayakan perubahan bentuk PTS oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara disajikan dalam bentuk slide presentasi;
   • Diskusi dan tanya jawab dengan Tim Evaluator.
5. Setelah presentasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan visitasi. Pemberitahuan jadwal visitasi kepada Pengusul dilakukan secara online.

   Visitasi dilakukan ke lokasi lahan kampus PTS baru yang akan dibentuk oleh Tim Evaluator didampingi oleh wakil dari L2 Dikti setempat, dan diterima oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara (tidak dapat diwakilkan) dari PTS baru yang akan dibentuk, serta para anggota Pengurus lainnya, dengan susunan acara sebagai berikut:

   • Pembukaan oleh Ketua Pengurus Badan Penyelenggara dari PTS baru yang akan dibentuk;
   • Penyocokan data dan informasi yang dicantumkan dalam dokumen dengan fakta lapangan, antara lain calon dosen dan calon tenaga kependidikan, calon sarana dan prasarana, penerimaan lingkungan masyarakat setempat. dan
6. Setelah visitasi, Tim Evaluator dapat memberikan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS kepada Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti.
7. Setelah menerima dan mempertimbangkan rekomendasi tentang izin perubahan bentuk PTS dari Tim Evaluator, Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti mengajukan usul tertulis perubahan bentuk PTS dilampiri keputusan BAN-PT atau LAM, kepada Menteri.
8. Menteri menetapkan izin perubahan bentuk PTS yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, yang akan diberitahukan kepada pengusul secara online.
9. Setelah penetapan izin perubahan bentuk PTS oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf h, PTS baru tersebut dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi.